Jumat, 22 Juni 2018

Rupiah Dibuka Menguat Rp14.093 per Dolar AS - Rifan Financindo

Rupiah Dibuka Menguat Rp14.093 per Dolar AS
Rifan Financindo - Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp14.093 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pasar spot hari ini, Jumat (22/6). Posisi ini menguat sembilan poin atau 0,06 persen dari perdagangan kemarin, Kamis (21/6) di posisi Rp14.102 per dolar AS.

Bersama rupiah, mayoritas mata uang di kawasan Asia juga menguat. Mulai dari won Korea Selatan menguat 0,28 persen, peso Filipina 0,26 persen, ringgit Malaysia 0,17 persen, baht Thailand 0,07 persen, dolar Singapura 0,03 persen, dan dolar Hong Kong 0,03 persen.

Begitu pula dengan mata uang negara maju, seperti euro Eropa menguat 0,07 persen, dolar Kanada 0,08 persen, dolar Australia 0,11 persen, franc Swiss 0,13 persen, dan poundsterling Inggris 0,15 persen. Hanya rubel Rusia yang melemah 0,04 persen. 

Ibrahim, Analis sekaligus Direktur Utama PT Garuda Berjangka memperkirakan rupiah tetap bersandar di kisaran Rp14 ribu per dolar AS hingga akhir pekan ini.

Namun, rupiah berpotensi menguat pekan depan karena munculnya beberapa sentimen domestik yang bisa menggerakkan rupiah. Misalnya, rilis neraca perdagangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

"Baru setelah itu dilihat lagi, apakah rilis data neraca perdagangan dan keputusan BI bisa menggerakkan atau tidak," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Reza Priyambada, Analis Binaartha Sekuritas melihat rupiah masih akan melemah hingga pekan depan, meski BI berencana mengerek bunga acuan mengikuti langkah bank sentral AS, The Federal Reserve.

Sebab, ia melihat rencana BI itu pun tak sepenuhnya melegakan pasar. Hal ini karena pasar terlalu panik akan dampak perang dagang AS-China.

"Rencana BI tampaknya belum sepenuhnya terefleksi pada pergerakan rupiah ke depan," pungkasnya.


Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia
Akb – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit.
 
Baca Selengkapnya »
Posted by at Tidak ada komentar:

Kamis, 21 Juni 2018

PT RIFAN FINANCINDO - Usai Lebaran Barang Apa Biasanya Digadaikan? Ini Kata Pegadaian

Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance
PT RIFAN FINANCINDO - Masyarakat yang menggadaikan barang usai libur Lebaran biasanya meningkat. Ini karena adanya kebutuhan dana pasca libur Lebaran yang mendesak. Lantas, barang apa yang bakal banyak digadaikan?

Menurut Direktur Produk Pegadaian, Harianto Widodo, barang yang banyak digadaikan masyarakat, biasanya perhiasan atau emas, kendaraan pribadi, dan barang elektronik.

"Bagi masyarakat yang butuh dana, misalnya dia butuh, dia punya perhiasan, dia punya non perhiasan. Jadi yang digadaikan di Pegadaian bukan cuma emas, juga ada mobil, sepeda motor, handphone, elektronik dan lain sebagainya," kata Harianto kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (20/6/2018).

Sebelum Lebaran pun masyarakat banyak yang membeli perhiasan emas. Namun kata dia hal itu tidak otomatis membuat masyarakat bakal ramai-ramai gadaikan emas pasca libur Lebaran.

"Kalau orang beli emas itu kan sebelum Lebaran kan, satu untuk dipakai sebagai perhiasan, dua mungkin dia akan investasi atau motif investasi," ujarnya.

Namun, menurutnya memang banyak orang yang menganggap emas sebagai barang yang mudah digunakan sebagai akses mencari modal, salah satunya dengan digadaikan.

"Orang yang beli emas sebelum Lebaran mungkin kelebihan uang yang tidak digunakan, dibeli lah emas, dibeli lah perhiasan untuk dipakai. Kalau sewaktu waktu (butuh uang), pegang emas karena gampang dijadikan akses pembiayaan," tambahnya.

Harianto memperkirakan jumlah masyarakat yang menggadaikan barang setelah Lebaran diperkirakan meningkat. PT Pegadaian (Persero) sendiri memprediksi peningkatan di tempatnya bisa mencapai 5%.

Menurutnya menjelang Lebaran lebih banyak nasabah yang menebus barang. Pasalnya mereka saat itu memiliki dana lebih. Tapi setelah libur Lebaran selesai trennya bergeser lebih banyak yang menggadaikan barang.

"Nanti setelah mereka, pedagang pedagang, atau masyarakat yang Lebaran di kampung sudah mulai balik ke Jakarta, dan mulai mau melakukan kegiatan usahanya lagi setelah libur Lebaran, itu tren menggadainya akan naik," terang Harianto.


Baca Juga :
Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo
Baca Selengkapnya »
Posted by at Tidak ada komentar:

Jumat, 08 Juni 2018

Saran KEIN ke Jokowi soal Penerapan Ekonomi Pancasila | Rifanfinancindo Palembang

Foto: Moch. Solehudin/Detikcom
Rifanfinancindo - Pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi pencapaian angka statistik, namun lebih fokus pada kualitasnya. Sebab pada akhirnya, tujuan pertumbuhan ekonomi sejatinya adalah demi kesejahteraan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan, misalnya struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa.

"Kontribusinya masih lebih dari 50% atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain," ujarnya dalam focus group discusion (FGD) untuk membahas terkait Sistem Ekonomi Pancasila, di Hotel Preanger, Kota Bandung, Kamis (7/6/2018).
Menurutnya, banyak yang harus dilakukan agar sistem ekonomi Pancasila ini bisa terwujud. Indonesia ini butuh sistem ekonomi yang bisa membebaskan bangsa ini dari perangkap sistem kapitalis. 

"Karena sekarang yang menang itu kapitalisme, padahal dulu (sistem kapitalis) itu kita lawan," ujarnya.

Menurut Arif, untuk mewujudkan sistem ekonomi Pancasila, harus ada sub sistem-sub sistem yang mengaturnya. Namun juga harus ada konsesus nasional yang bisa menjadi landasan untuk menjalankan sistem ekonomi ini.

"Orang kaya itu boleh berusaha, tapi negara harus hadir untuk memberikan kesempatan yang di bawah naik. Sehingga standar kehidupannya tidak jauh," ucapnya.

Setelah ada konsesus yang disepakati secara nasional, selanjutnya perlu dibentuk institusi yang bisa mengawal jalannya sistem ini.

"Kalau kemudian ada konsesus nasional yang kita perlukan crafting institusinya. Sosial market di Jerman landasannya bukan undang-undang tapi konsensus. Jadi prinsipnya dalam perspekstif kita adalah gotong royong.Jadi banyak PR yang harus dilakukan. Kita yakin bisa crafting konsep dan institusinya," jelasnya.

Masalah ini sangat penting untuk diperhatikan agar tercipta pembangunan yang berkualitas, yaitu lebih merata. Kata Arif, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya mengoreksi kondisi ini, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh negeri.
Untuk mengatasi situasi tersebut, Arif menyarankan agar pemerintah fokus menggali potensi, masalah, serta strategi pengembangan wilayah sesuai karakteristik masing-masing daerah. Selama ini, kata dia, model pembangunan yang diterapkan berorientasi pada pusat, bukan berbasis regional.

Melalui cara seperti ini, dia meyakini bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih berkualitas. "Pertumbuhan bukan lagi sekadar pencapaian tingginya angka statistik, tetapi lebih merata," paparnya.

Menurut Arif, pemerintah telah berupaya mewujudkan rencana strategis tersebut melalui sejumlah program. Di antaranya melalui pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan demi memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hingga 2018, data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di antaranya menyebutkan total panjang jalan yang dibangun di Kalimantan telah sepanjang 1.920 kilometer, Papua 1.098 kilometer dan Nusa Tenggara Timur 176 kilometer. Selain itu, sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga telah dibangun di sejumlah provinsi, dari Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Barat.

"Tak kalah pentingnya, kebijakan BBM (bahan bakar minyak) satu harga juga sangat membantu daya jangkau masyarakat, sehingga mengurangi tekanan ekonomi dari belanja energi," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi, menyebut masalah yang saat ini dihadapi adalah ketimpangan ekonomi. Di Jawa Barat contohnya ketimpangan antara kaya dan miskin cukup tinggi.

Dari sepuluh kota besar dengan ketimpangan pendapatan tinggi, tiga di antaranya ada di Jawa Barat. Seperti Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi. Ketimpangan pendapatan ini juga tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.  

"Fakta-fakta lain bahwa kita tidak melihat dari sisi indikator pertumbuhan ekonomi. Di Jabar pengangguran paling tinggi di Kabupaten Bekasi, padahal pusat pertumbuhan ekonomi Bekasi itu tinggi. Jadi ini tidak berbanding lurus," ujarnya.

Budayawan Hawe Setiawan menyarankan, perlu ada kejelasan menyangkut arti dari kata keadilan untuk mengembangkan Sistem Ekonomi Pancasila. Karena dia melihat keadilan sosial yang ada dalam sila ke lima masih bermasalah.

"Keadilan sosial masih bermasalah, bukan hanya di tataran praktik tapi juga tataran konsep juga. Sistem ekonomi Pancasila, barangkali pikiran kita tentang keadilan sosial tadi perlu diperjelas," ujarnya.

Tapi Hawe melihat, sistem ekonomi Pancasila bisa berkembang asal anak-anak muda bangsa ini mampu menggerakkan roda perekonomian. Menurut anak muda yang membentuk komunitas dan memperkuat jejaring menjadi jantung harapan terwujudnya ekonomi Pancasila.

"Jantung harapan kita dari pemuda-pemuda yang membantun komunitas dan memperkuat jaringan," ucapnya.

Sumber : Detik
Lihat : Info Lowongan
       
Baca Juga :

Baca Selengkapnya »
Posted by at Tidak ada komentar:

Kamis, 07 Juni 2018

Ini Daftar Pembangunan Infrastruktur Prioritas di 2019 | Rifan Financindo Palembang

Foto: Dok. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Rifan Financindo - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan berupaya keras agar target pembangunan infrastruktur 2015-2019 bisa tercapai pada tahun 2019. Di tahun 2019 nanti, pelaksanaan dan prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR akan terfokus pada lima hal.

Pertama, meningkatkan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air minum dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Kedua kegiatan preservasi jalan Lintas Timur, Barat dan Tengah Sumatera, peningkatan dan preservasi jalan Trans Papua dan Kalimantan, dan penggantian jembatan pada lintas utama.

Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi, pengembangan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Keempat, pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Dan kelima, dukungan strategi pengembangan infrastruktur kota baru, dan pengembangan kawasan khusus.

Untuk mengoptimalkan belanja anggaran tahun 2019, Basuki memberi tiga arahan dalam penyusunan program di Kementerian PUPR.

"Pertama, proyek yang sudah dikerjakan tidak boleh ada yang berhenti dan diselesaikan sesuai rencana. Kedua, tidak ada usulan pembangunan infrastruktur yang multi years kecuali bendungan. Ketiga, besaran belanja barang tidak boleh lebih besar dari tahun 2017," katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip Rabu (7/6/2018).

Adapun pagu kebutuhan berdasarkan surat Menteri PUPR kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 6 April 2018 sebesar Rp 138,3 triliun. Kemudian pada tanggal 16 April 2018 keluar Surat Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang besaran pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 102,01 triliun, ditambah dengan alokasi anggaran Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema Availability Payment (AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Berdasarkan pagu penyesuaian sebesar Rp 102,01 triliun, diantaranya alokasi untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,9 triliun, Bina Marga sebesar Rp 39,2 triliun, Cipta Karya sebesar Rp 13,4 triliun, dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 7,8 triliun.

Sumber : Detik
       
Baca Juga :

Baca Selengkapnya »
Posted by at Tidak ada komentar:

Rabu, 06 Juni 2018

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Inflasi Mei Terkendali Didukung Harga Bahan Pokok yang Terjaga

Tumpukan beras untuk memenuhi kebutuhan warga selama bulan puasa dan lebaran di Gudang Beras Cipinang, Rabu (16/5/2018).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Bank Indonesia menegaskan, turunnya inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) per Mei 2018 didorong rendahnya harga kebutuhan pokok (volatile food) dan komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices).

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2018 sebesar 3,23 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,41 persen (yoy).

"Inflasi volatile food sempat meningkat di akhir tahun 2017. Namun, di awal tahun 2018 memasuki hari-hari besar keagamaan inflasi justru mulai melambat," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Reza Anglingkusumo, Selasa (5/6/2018).

Inflasi, ia melanjutkan, cenderung terjaga di seluruh provinsi di Indonesia. Ada pun inflasi terendah terjadi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen.

Ada pun provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Sulawesi sebesar 3,31 persen.

"Tidak ada di provinsi kita yang inflasinya tinggi, seluruhnya terjaga di antara 3,5 plus minus 1 persen," ujar dia.

Sementara itu, inflasi volatile food juga relatif terjaga di bawah 5 persen. Meski demikian, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai seperti Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Tapi secara umum volatile food masih terjaga di bawah 5 persen. Untuk daerah-daerah yang patut diwaspadai tersebut pun bukan didorong oleh keterbatasan produksi, tetapi faktor lain seperti biaya distribusi yang juga dapat mengatrol harga bahan pokok," kata Reza.

Menurut dia, inflasi volatile food yang terkendali didukung dengan perkembangan harga beberapa komoditas yang berada di bawah rata-rata historisnya selama 3 tahun terkahir.

Selain itu, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi faktor lain yang menjaga inflasi tetap rendah.

"Beras dan produk holtikultura, seperti cabe dan bawang, harganya cenderung terkendali. Kalau beras karena sudah ada kebijakan impor beras yang menjaga stabilitas harga, sementara untuk panen cabai pada masa panen kali ini cenderung bagus sehingga pasokannya terjaga," ujarnya.

Sumber : Kompas
Lihat : Info Lowongan 
       
Baca Juga :
Baca Selengkapnya »
Posted by at Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)