Senin, 19 Februari 2018

Berbenah Data Produksi Beras RI | PT Rifan Financindo Palembang


PT Rifan Financindo - Palembang  - Perbedaan data soal produksi beras di Indonesia meninggalkan cerita. Sebab, perbedaan data ini membuat kebingungan di masyarakat.
Hal ini berujung pada kebijakan impor beras 500.000 ton yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Namun di sisi lain, Kementerian Pertanian mengklaim surplus beras.

Menanggapi hal ini, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kegaduhan soal data produksi beras yang ternyata berbeda merupakan kesalahan fatal.
Dia melihat kesalahan ini sulit dimaafkan sehingga perlu dilakukan evaluasi total. "Dari situ saya rasa perlu evaluasi total," kata Bhima di Jakarta, Minggu malam.
Untuk itu, dirinya meminta kegaduhan soal produksi beras diselesaikan agar masyarakat tidak merasa kebingungan soal beras.
 
"Soalnya selama ini kan kita selalu dibilang surplus untuk berbagai komoditas, misalnya beras," tegas Bhima.
Anggota DPR asal Partai Gerindra Bambang Haryo sebelumnya juga menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi.
Menurut Bambang, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya tidak adanya koordinasi antara Kementrian Pertanian dengan kementrian teknis lainnya.
“Kordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementrian lain berantakan,” serunya.
 
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri mengaku telah membongkar sejumlah regulasi yang dianggap dapat menghambat hasil produksi pertanian yang tentunya akan memberikan kerugian besar bagi para petani di Indonesia. "Kami sudah membongkar sejumlah regulasi yang merugikan produksi pertanian," ucapnya. 

Salah satu regulasi yang akhirnya harus dibuang karena begitu memberikan dampak kerugian yang besar bagi petani yakni terkait regulasi pengadaan pupuk. "Dulu sesuai regulasi, pupuk itu harus ditender 3-4 untuk bisa mendapatkan. Jadi misalnya Januari baru bisa keluar anggaran sementara usia padi itu sekitar 3 bulan, maka selesai panen baru pupuknya datang," katanya
(dni)

Sumber : Okezone

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar